KEBIJAKAN PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I

 

Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan Komitmen 1:APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

Kebijakan Komitmen 2:APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4:APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

 

Kebijakan Internal PT SHJ I

1. Kebijakan Kelestarian Produksi
Sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki visi menjadi Perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT SHJ I berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai komitmen ini PT SHJ I menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan sebagai berikut :
a) Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
b) Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial.
c) Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan dengan memperhatikan aspek K3 dan lingkungan.
d) Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
e) Tidak menanam, mengembangkan dan memanen tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika (GMO)
f) Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.

Untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial, maka perusahaan akan melakukan :
1. Kegiatan produksi yang mempertimbangkan konservasi Orangutan.
2. Membuat rencana micro planning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu
3. Menjamin ketersediaan bibit atau benih yang bukan berasal dari hasil rekayasa genetik (GMO)
4. Melaksanakan PWH, Pemanenan serta Penyiapan Lahan yang ramah lingkungan, tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan.
PT Sumalindo Hutani Jaya Imemastikan bahwa kebijakan kelestarian hasil dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.


2. Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja


PT. Sumalindo Hutani Jaya I sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Lingkungan dan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan :

A.

Jangka Panjang

:

1.

Melaksanakan pengelolaan hutan tanaman lestari berdasarkan pada prinsip kelestarian ekonomi, lingkungan dan sosial.

 

 

 

2.

Melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001) dan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

 

 

 

3.

Terlibat secara aktif dalam manajemen konservasi Orangutan.

 

 

 

4.

Menerapkan konsep Pengelolaan Konservasi Hutan berdasarkan Nilai Konservasi tinggi (NKT) dan Stock Karbon Tinggi (HCS)

B.

Jangka Pendek

:

1.

Melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten

 

 

 

2.

Melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran secara terpadu.

 

 

 

3.

Mengurangi kerusakan sumber daya alam seminimal mungkin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

 

 

 

4.

Menurunkan tingkat kecelakaan kerja menuju Zero Accident

 

 

 

5.

Meningkatkan usaha-usaha perbaikan kesehatan di lingkungan kerja

 

 

 

6.

Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, indah, rapi dan mandiri sesuai prinsip 5K yang diterapkan

 

 

 

7.

Melaksanakan kegiatan sesuai program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR)

Karyawan, kontraktor dan orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan mempunyai kebijakan yang sama dengan perusahaan dalam menjalankan kebijakan lingkungan dan K3 ini. Dan kami secara terbuka menyampaikan informasi mengenai Kinerja Lingkungan dan K3 perusahaan.

Dengan melibatkan seluruh karyawan dan pihak terkait maka pengelolaan lingkungan & K3 yang lestari dapat diwujudnyatakan secara baik didalam lingkungan kerja.

 

3. Kebijakan Kelestarian Sosial

PT SHJ I memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan berkontribusi  nyata  pada  pembangunan ekonomi  daerah  dan  nasional.  Untuk mencapai hal tersebut, PT SHJ I berkomitmen:

  1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  2. Melakukan Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan) /FPIC (Free, Priorand Informed Consent) untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Indigenous People) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
  3. Melakukan penyelesaian konflik tanpa paksaan dan kekerasan.
  4. Mendorong Penyelesaian Keluhan (grievance) Secara Menyeluruh dan Sistematis
  5. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang direncanakan secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak kelompokpenerima manfaat (Beneficiaries Groups).
  6. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

 

4. Kebijakan Tentang Prinsip-prinsp Dasar Pekerja

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit Iberkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip- prinsip dasarpekerja serta menjamin dan melindungi hak- hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, PT Sumalindo Hutani Jaya I berkomitmen:

  1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  2. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan, atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktifitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
  3. Mengakui, menghormati, dan merealisasikan hak- hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan melakukan Perundingan Bersama.
  4. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
  5. Tidak menggunakan tenaga kerja anak- anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
  6. Membayar upah/ gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
  7. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang- undang.
  8. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang- undang yang berlaku terkait dengan jam kerja regular, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat, dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
  9. Melarang keras bentuk bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang.
  10. Membangun mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja secara bertanggung jawab dan terbuka.