ASPEK KELESTARIAN

 

PT SHJ I merupakan salah satu mitra dan pemasok bahan baku industri pulp dan kertas dalam kelompok   Asia Pulp & Paper (APP).  Asia Pulp & Paper sebagai salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia telah menyatakan  komitmennya   untuk  melaksanakan  Roadmap menuju   kelestarian  atau Sustainability Roadmap. Dengan demikian   APP  Grup beserta seluruh perusahaan   yang   tergabung   di   dalamnya termasuk   PT SHJ I mempunyai   komitmen   untuk menghasilkan  produk  ramah  lingkungan  dan berkelanjutan,  dengan  berpedoman  pada peta jalan kelestarian (sustainability roadmap) yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk komitmen PT Sumalindo Hutani JayaUnit I (PT SHJ Unit I) dalam melaksanakan moratorium penebangan hutan alam sejak 1 Februari 2013 yang bertujuan menghindari hilang/rusaknya ekosistem bernilai penting.PT SHJ Unit I telah melakukan penilaian/identifikasi hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi/NKT (High Conservation Value/HCV),areal dengan stok karbon tinggi/SKT (HighCarbon Stock/HCS), identifikasi konflik lahan, dan studi Growth and yield. Keseluruhan proses tersebut merupakan tahapan dalam mendapatkan informasi kawasan bernilai penting yang akan digunakan sebagai data dasar penyusunan dokumen ISFMP.

Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) PT SHJ Unit I merupakan rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka pendek (mengacu pada  rencana  jangka  panjang) pada unit manajemen PT SHJ Unit I. Dokumen ISFMP PT SHJ Unit I ini memadu serasikan hasil studi HCV, HCS, conflict mapping, growth & yield dan rencana kelola produksi melalui serangkaian tahapan yang melibatkan para pihak terkait. Seluruh operasional pengelolaan hutan PT SHJ Unit I baik kelola produksi, kelola sosial dan kelola lingkungan akan mengacu pada ISFMP PT SHJ Unit I

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Sumalindo Hutani Jaya I dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

A. Kelola Produksi

Kelola produksi berkomitmen  menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Rencana kelola produksi berdasarkan Rencana Kerja tahunan (RKT) tahun 2018  PT SHJ I periode bulan Januari – Desember secara ringkas disajikan pada tabel berikut.

No

Parameter

Rencana

1

Persiapan Lahan

475  Ha

2

Pengadaan Bibit

957.897 Btg

3

Tanam (Ha)

 491 Ha

4

Pemeliharaan

726 Ha

5

Panen  :

Luas (Ha)

Volume (M3)

 

303 Ha

16.981,96  m3

6

Survey Pre Harvesting Inventory (PHI)

100 Ha

 

a. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT SHJ I telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

b. Penataan Batas

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 273/Kpts-II/1996 Tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT SHJ I Seluas 10.976,40 ha.

c. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan

Pembukaan wilayah hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya seperti pembangunan base camp serta pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan Tempat Penumpukan Kayu Sementara (TPn). PWH adalah untuk merencanakan pembuatan jaringan jalan dan prasarana lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan hutan, sedangkan tujuannya adalah untuk menyiapkan jaringan angkutan dan prasarana lainnya untuk kelancaran pembangunan dan pembinaan hutan tanaman serta angkutan hasil hutan

Pembuatan jaringan jalan dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas, dengan tujuan untuk mempermudah terlaksananya segala kegiatan mulai dari penyiapan lahan (land clearing), penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan. Jalan yang dibuat meliputi jalan utama dan jalan cabang. Pembuatan jaringan jalan ini harus didukung data lapangan lengkap yang meliputi data erodibilitas tanah dan topogrfi lahan.  Sedangkan rancangan pola jaringan jalan  didesain sedemikian rupa sehingga jaringan jalan tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan selain sebagai jalur transportasi juga sebagai batas blok areal kerja.  Pembuatan jalan sangat dipengaruhi oleh fungsi jalan, intensitas pemakaian jalan, jenis alat angkut dan beban muatan. Pada tahun awal pembangunan hutan tanaman, fungsi jalan lebih ditekankan pada kegiatan pembinaan hutan, meliputi kegiatan pengangkutan tenaga kerja, pengangkutan bibit, pupuk, peralatan dan kegiatan pengawasan dan pengamanan hutan.

Pembangunan jalan angkutan setiap tahunnya direncanakan dengan lebar jalan utama 12 m dan jalan cabang 8 m. Perusahaan berencana melakukan pengukuran dan pemetaan topografi sebagai langkah pendahuluan untuk perencanaan pembuatan trase/jaringan jalan serta penentuan lokasi-lokasi dari base camp, persemaian dan lain-lain. Jalan utama didalam areal HTI sepanjang 15 Km, dan diluar HTI jalan aspal 90 km dan jalan kerikil 100 km

d. Pemilihan Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dengan tujuan utama adalah menghasilkan hasil hutan kayu untuk memasok industry pulp PT Indah Kiat Pulp and Paper. Oleh karena itu jenis tanaman pokoknya diarahkan pada kayu yang memenuhi persyaratan sebagai bahan baku pulp, yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Pertumbuhan cepat, kulminasi riap pada umur muda, batang relative lurus, dapat ditanam dengan mudah dan murah
  2. Mempunyai kadar selulosa tinggi, berserat panjang, mempunyai kadar lignin rendah, warna cerah dan ekstraktif rendah.
  3. Tidak memerlukan persyaratan tumbuhu tinggi, atau dapat tumbuh dengan baik pada hamper semua jenis tanah.

Berdasayarkan persyaratan diatas maka yang paling sesuai dengan kondisi pada areal usaha PT SHJ I adalah Acacia dan Eucallyptus sp. Kedua jenis tanaman tersebut memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan cukup resisten terhadap lahan yang tingkat kemasamanya tinggi.

e. Pembibitan

Pengadaan bibit dilakukan melalui di persemaian induk (permanent nursery) dan juga bibit diperoleh dari persemaian induk. Sumber benih dari masing-masing jenis bibit yang diproduksi yaitu :

Tanaman Pokok (Acacia crassicarpa). Pada awalnya sumber benih tanaman pokok didatangkan dari luar negeri yaitu Australia dan Papua Nugini. Namun, pada saat ini seluruh kebutuhan benih diperoleh dari R&D. Sebagian besar benih berupa biji dan sebagian lainnya berupa stek pucuk (cutting implant). Pada saat ini sedang diteliti pengadaan bibit dengan sistem kultur jaringan.

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT SHJ I telah membangun 1 (satu ) unit persemaian yang digunakan sebagai pusat persemaian pada waktu unit manajemen tersebut belum bergabung ke sinarmas forestry. Akan tetapi setelah PT. SHJ I bergabung dengan Sinarmas forestry maka untuk memenuhi permintaan bibit tanaman di supply oleh PT. Surya Hutani Jaya.  PT. Surya Hutani Jaya mempunyai pusat persemaian (nursery) yaitu Nursery 32 dengan kapasitas produksi + 36 juta bibit per tahun yang mampu memenuhi permintaan bibit baik untuk PT. Surya Hutani Jaya sendiri maupun untuk PT. Sumalindo Hutani Jaya I.

f. Penetapan Sistem Silvikultur

Kegiatan silvikultur dalalm pembangunan hutan tanaman merupakan suatu teknik/proses dimulai dari kegiatan penyiapan lahan, persemaian, penanaman, dan pemeliharaan, serta penebangan. Perusahaan didalam pembangunan hutannya memilih sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

  • Tujuan pembangunan hutan tanaman, yaitu untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri pulp PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Berdasarkan pertimbangan ini maka sistem silvikulturnya diarahkan untuk menghasilkan kayu yang memenuhi persyaratan industri pulp.
  • Kondisi pada areal hutan tanaman dilapangan.
  • Ketersediaan teknologi pendukung.

Pengelolaan dan penanganan lahan di areal gambut mempunyai tantangantersendiri, perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang dengan didukung oleh teknologi yang memadai. Pengaturan tinggi muka air (water level)  merupakan faktor penting dalam keberhasilan pertumbuhan tanaman.

g. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT SHJ I dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan (penebangan) selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman.  Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai.  Untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan penilaian tanaman oleh Plantation Assesment Team (PAT) yang menilai standar stocking, spacing dan weed free. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 3, 6 dan 12 bulan.

Pada daerah yang datar, penanaman mengikuti arah Utara – Selatan dan Timur – Barat.  Pada daerah yang berlereng penanaman didasarkan pada arah kelerengan dan drainase.  Jarak yang pendek memotong lereng atau drainase sedangkan jarak yang panjang mengikuti atau searah lereng atau drainase.

h. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman,dan penyiangan (weeding). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

 

B. Aspek Ekologi

Pengelolaan lingkungan PT SHJ I merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam / Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 114/Kpts/DJ-VI/1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPUPHHK Tanaman).

Dokumen AMDAL telah mendapatkan persetujuan Komisi Pusat AMDAL No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat AMDAL). Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) IUPHHK Tanaman PT SHJ I.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. SHJ I terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Mata Air, dan Areal Kelerengan.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Diatara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCV di areal PT. SHJ I sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada padakawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel Hasil  Identifikasi HCV PT Sumalindo Hutani Jaya I

CVF

Komponen

Ada

Tidak

Ada

CV 1.     Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting

1.1.       Kawasan Lindung

 

1.2.       Spesies Dilindungi dan hampir punah

 

1.3.       Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi

 

1.4.       Konsentrasi Temporal Penting

 

CV 2.     Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami

2.1.       Bentangan hutan

 

2.2.       Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem

 

2.3.       Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup

 

CV 3.     Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah

Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif

 

CV 4.     Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami

4.1.       kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi Maasyarakat Hilir

 

4.2.       Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi

 

4.3.       Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran

 

 

CV 5.     Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)

 

 

 

 

 

CV 6.     Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat  lokal)

 

 

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. APCS.

 

4. Fire Management

Areal konsesi PT. SHJ I keseluruhan berada pada zona kering (tidak ada Gambut). Potensi bahaya kebakaran hutan di areal kerja tergolong cukup besar. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, kondisi lahan, dan faktor sosial. Dari faktor iklim dan kondisi lahan, walaupun secara makro areal kerja beriklim sangat basah, namun secara mikro (harian) memungkinkan kondisi kering yang beturut-turut selama beberapa hari. Hal ini cukup untuk membuat serasah bagian atas menjadi kering dan mudah terbakar.

Dari segi sosial, masyarakat yang sebagian diantaranya masih menerapkan sistem pembakaran untuk membuka lahan pada musim kemarau juga membawa potensi kebakaran. Potensi ini menjadi lebih besar lagi karena terdapat bagian areal hutan tanaman yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat. Oleh sebab itu, PT. SHJ I melakukan pendekatan-pendekatan secara sosial maupun secara teknis dilapangan.

  1. SHJ I memiliki Komitmen yang sangat serius terkait Kebakaran Hutan dan lahan, baik itu kebakaran yang terjadi didalam kawasan konsesi atau pun diluar kawasan konsesi yang diimplementasikan dalam sebuah Kebijakan Pencegahan KARHUTLA sebagai berikut:
  2. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
  3. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
  4. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
  5. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.Secara aktif melibatkan semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran lahan dan

Selain dari komitmen, untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan disekitar wilayah konsesinya, ASIA PULP & PAPER (APP) dan Sinarmas Forestry merancang sebuah sistem terintegrasi yang disebut dengan Integreted Fire Management (IFM). Terdapat 4 pilar utama dalam IFM ini, yaitu:

1. Pencegahan

A. Program DMPA : Landasan utamanya adalah dengan memanfaatkan bidang agroforestri, masyarakat diarahkan dan dibina untuk berdaya dan sejahtera secara sosial-ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) yang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal.

B. Tata Kelola Air : Untuk mengurangi resiko kebakaran dilahan gambut APP dan SMF Group bekerjasama dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut dengan cara menaikkan ketinggian air dikanal perimeter konsesi.

C. Insentif untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) : Mengikut sertakan masyarakat sekitar konsesi HTI untuk melakukan patroli pencegahan kebakaran, selain sejumlah uang, masyarakat juga diberikan insentif berupa peralatan dan pelatihan dalam pemadaman kebakaran.

 

2. Persiapan

  • Incident Command System (ICS) : Merupakan perangkat/sistem yang mengatur garis komando, perencanaan, operasi, logistik, dan administrasi dalam sebuah situasi darurat.
  • Situation Room Center (SRC) : Ruang kontrol yang melakukan deteksi dini kebakaran secara real time 24 jam non-stop diwilayah konsesi SMF Group melalui pengolahan data dari citra satelit yang diverifikasi oleh petugas lapangan.
  • Pemetaan Jalur Patroli : Intensitas patroli disesuaikan dengan informasi tentang potensi kebakaran dari situation room dan panduan FDRS dari gabungan data cuaca, angin, dan kelembaban udara.
  • Kesiagaan RPK : Personel RPK yang telah tersertifikasi Manggala Agni senantiasa bersiaga di pos pantau, tim RPK juga dilengkapi dengan mobil patroli, mobil pemadam kebakaran, dan pompa air.

3. Deteksi Dini

  • Deteksi Wilayah Kebakaran : Deteksi dilakukan oleh tiap distrik diwilayah konsesi berdasarkan informasi yang didistribusikan oleh Situation Room. Hal ini untuk memastikan apakah hotspot tersebut adalah titi apai atau bukan, maka petugas mengecek langsung kelapangan.
  • Citra Thermal : Alat ini digunakan untuk mendeteksi titik titik api dilahan gambut. Bekerja dengan menangkap perbedaan suhu ekstrim dipermukan tanah. Begitu panas terdeteksi, maka sistem akan mengirimkan data real yang kemudian disatukan dalam petak konsesi sehingga lokasi titik apai akan langsung terlihat disistem.
  • Pemantauan dari Ketinggian : Dilakukan melalui Menara Api yang tersebar di 80 titik dengan ketinggian kurang lebih 30 meter.

4. Respon Cepat

  • Komando dan Kontrol : Manajemen terpadu dalam menghadapi situasi darurat, dari mulai pihak Situation Room, Logistik peralatan, petugas RPK dilapangan, semua bergerak mengikuti garis komando yang telah ditetapkan.
  • Regu Pemadam Kebakaran (RPK) : Tim RPK secara intensif akan melakukan upaya pemadaman secara bergantian tanpa mengenal libur. Jika lokasi sulit dijangkau melalui jalan darat, akan dikirimkan tim pemadam kebakaran menggunakan helikopter.

Helikopter Water-boombing : Untuk menjangkau wilayah yang lebih sulit secara geografis, disediakan helikopter biasa dan helikopter besar jenis Super Puma untuk melakukan Water-boombing diareal kebakaran.

D. ASPEK SOSIAL

Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial.

Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa project plan, CSR program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan melalui beberapa Kelompok Tani dan atau Koperasi Binaan yangdiarahkan untuk kegiatan langsung dalam kegiatan perusahaan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.  Dalam pengelolaan konflik, perusahaan mempunyai dokumen pemetaan konflik, yang representative, dimana selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui KPI Socials Milestone sebagai basic untuk target penyelesaian setiap tahun berjalan.

Berdasarkan Laporan Studi Diagnostik dan Social Impact Assessment PT. SHJ I Tahun 2014 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa binaan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan, diantaranya:

  1. Peningkatan mutu sember daya manusia meliputi subsidi pendidikan, beasiswa, honor guru, ketrampilan, perlengkapan belajar mengajar.
  2. Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan dan wiraswasta di desa-desa sekitar konsesi sesuai potensi desa.
  3. Pembinaan sosial budaya meliputi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan lingkungan (penyiraman jalan lingkungan desa) dan peralatan olah raga.
  4. Kegiatan keagamaan meliputi peralatan ibadah, ceramah agama/safari dakwah di desa-desa sekitar.
  5. Pembangunan infrastruktur meliputi perbaikan jalan, partisipasi pembangunan gedung sekolah dan tempat ibadah.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan konstribusi positif dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan pembangunan HTI untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Dilain pihak, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat kesungguhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap aspek kegiatan di lapangan.

Pengembangan Kelembagaan.

Pengembangan kelembagaan kehutanan merupakan kegiatan pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Oleh karenanya kegiatan ini dilakukan dalam satu paket dengan pengembangan kemitraan.  

Kelembagaan kemitraan merupakan kelembagaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat untuk melaksanakan kerjasama kemitraan dengan perusahaan.  Kelembagaan dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat sendiri. Jika diperlukan, perusahaan  membantu memfasilitasi proses pembentukan dan penetapan. Kelembagaan masyarakat dapat berupa kelompok tani hutan (KTH), kelompok usaha bersama (KUB), koperasi, atau yang lainnya. Anggota kelompok adalah warga masyarakat desa setempat khususnya yang menggarap lahan di areal IUPHHK dan dapat ditambah warga masyarakat lainnya sesuai kesepakatan masyarakat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain pembentukan dan/atau penetapan kelembagaan kemitraan, perusahaan juga membantu memfasilitasi kelembagan terkait partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan.  Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dukungan masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan sekaligus meminimalkan potensi gangguan terhadap hutan.

Kegiatan ini akan dilakukan meliputi antara lain: penyuluhan dan kampanye penyadartahuan masyarakat terhadap berbagai aspek perlindungan dan pengamanan hutan, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kader masyarakat,  pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) dan pengembangan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

Dukungan kegiatan penguatan kelembagan masyarakat yang dilakukan perusahaan diantaranya meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat kemitraan kehutanan dan kelembagaan perlindungan pengamanan hutanseperti bantuan informasi produk dan pasar, pameran. pelatihan-pelatihan, pendampingandan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.